Rabu, 07 Mei 2025 – Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, melalui Seksi Intelijen, menggelar kegiatan Penerangan Hukum dan sosialisasi aplikasi Jaksa Garda Desa di Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Desa dan Operator desa se-Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, yang menjadi mitra penting dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan hukum.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Kuantan Hilir Seberang, Bapak Alpian, S.Pd., MM., yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum secara langsung kepada para penyelenggara pemerintahan desa. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa desa sebagai ujung tombak pembangunan harus memiliki pemahaman hukum yang kuat agar tidak terjebak dalam praktik maladministrasi atau penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, sinergi antara aparatur desa dan penegak hukum merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik dan bersih.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, yang menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa secara profesional dan sesuai aturan hukum. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa program Jaksa Garda Desa bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga merupakan sarana pendampingan hukum. Melalui program ini, Kejaksaan hadir untuk membantu desa agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah pengenalan aplikasi Jaksa Garda Desa, yang merupakan bagian dari sistem Real Time Monitoring Village Management Funding yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu digital untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah pelaporan kegiatan desa secara daring, sehingga mendorong keterbukaan informasi dan meminimalkan potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, lima tujuan utama dari sosialisasi ini juga disampaikan, yakni:
- meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum;
- meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa;
- mewujudkan sinergi antara Kejaksaan dan pemerintahan desa;
- meminimalkan potensi pelanggaran hukum; dan
- memberikan pendampingan dan pengawalan secara intensif terhadap pengelolaan keuangan desa.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berharap para Kepala Desa dan operatornya mampu mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Diharapkan pula, program ini dapat menjadi media konsultasi hukum yang efektif, di mana pihak desa tidak hanya melihat Kejaksaan sebagai lembaga penindakan, tetapi juga sebagai mitra yang siap membimbing dan memberikan solusi hukum secara preventif. Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Kuantan Singingi dapat tumbuh menjadi desa yang mandiri, tertib administrasi, dan bebas dari jeratan hukum.
